PENERAPAN HUKUM DALAM EKONOMI INDONESIA

17 Jun


I. PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Di dalam suatu lingkungan hukum berperan penting sebagai sanksi untuk orang-orang yang melanggar, dan ini sebagai ancaman untuk warga di lingkungan tersebut agar tidak melanggar aturan yang tertera.

- Definisi Hukum

hukum menurut Immanuel kant (dalam C.S.T Kansil 2004) “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain., menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.”

Prof. Mr. E.M. Meyers (buku Neltje 1994) hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.

- Definisi Ekonomi

Menurut Drs. Robinson Tarigan, M.R.P. (Ekonomi Regional 2005) Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketersediaannya atau kemampuan orang mendapatkannya terbatas.

Ilmu ekonomi menurut Profesor P.A. Samuelson (Pengantar Teori Mikroekonomi 2002) adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, dan sekarang dan dimasa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat.

II. KETERKAITAN HUKUM DAN EKONOMI

Hukum Ekonomi mempunyai peranan penting dalam pengaturan bidang ekonomi modern yang tidak dicakup dalam peraturan perundang-undangan yang ada, serta dapat memantapkan pengaturan yang berkaitan dengan bidang ekonomi yang terdapat pada cabang hukum yang lain.

III. PERISTIWA HUKUM DAN EKONOMI DI INDONESIA

- Hukum dalam Perusahaan

Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 menyebutkan bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dan juga bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah salah satu dari pelaksanaan pasal tersebut dimana terdapat PT. Pertamina, PT. Aneka Tambang, PT Pertani, PT Pupuk Kaltim, PT Pertani dan lain-lain.

- Hukum dalam Negara Indonesia

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, sehingga dalam pengaturan hukum ekonominya harus mempertimbangkan hal tersebut. Di era orde baru kita pernah mencoba mengatur Negara ini menggunakan sistem sentralisasi atau terpusat. Semua kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah pusat. Diakui dengan sistem ini perekonomian kita sempat berjaya dengan swasembada beras, namun di sisi lain terjadi kesenjangan antara pusat-pusat ekonomi dengan daerah-daerah yang terpencil dan kurangnya pemerataan pembangunan.

- Hokum di Negara lain

Di dalam sistim pengadilan federal, Muktamar Yudisial Amerika Selatan, dibentuk dari 27 anggota (Kepala Hakim Amerika Selatan dan 26 hakim-hakim dari setiap wilayah geografis di AS), mengemban segenap tanggung jawab administrasi dari seluruh pengadilan dan memiliki kekuasaan utama dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan cabang yudikatif dari pemerintah. Muktamar Yudisial ini dibantu oleh sejumlah besar komite-komite yang dibentuk dari hakim-hakim federal (kadang-kadang juga dari hakim-hakim pengadilan negeri serta pengacara-pengacara) dimana mereka mempelajari berbagai sistim pengadilan federal yang berbeda dan membuat rekomendasi-rekomendasi.


IV. ANALISA

Hukum-hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum sepenuhnya ditegakkan dan di terapkan, masih banyak terjadi berbagai pelanggaran, kecurangan dan ketidak adilan yang dilakukan oleh para pelanggar hukum ini disebabkan oleh pelaksanaannya yang kurang di awasi. Menyebabkan para pelanggar dengan bebas melanggar dan mengulangi perbuatannya terus menerus.
Sudah seharusnya Indonesia bisa menegakkan peraturan yang kuat tanpa ada lagi penyimpangan di kedua sisi antara pihak penegak dan pihak pelaksana aturan. Kedua

V. KESIMPULAN

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam lingkungan masyarakat. Kaitannya yakni hukum sebagai pengontrol perkembangan ekonomi dengan peraturannya, sedangkan ekonomi sebagai objek bekerjanya hukum itu sendiri.

VI. DAFTAR PUSTAKA

• Sukirno, Sadono. 2009. Teori Pengantar Mikro Ekonomi (Edisi Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.
• Drs. Robinson Tarigan, M.R.P. 2005. Ekonomi Regional. Jakarta: Bumi Aksara.
• Kansil, C.S.T Prof. Drs. S.H. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. PT RINEKA CIPTA:Jakarta.
• Katuuk, Neltje F. 1994. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Universitas Gunadarma: Depok.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: